Omongan Kosong Hari-Hari Gua

Deklarasi
Rakyat Kalimantan.

Berdasarkan hasil semiloka .Yang membahas berbagai masalah Kalimantan yaitu strategi percepatan pembamgunan Kalimantan terpadu dan berkelanjutan.Setelah mendengarkanpaparan berbagai pakar yang meliputi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam,kemiskinan dan sumber daya manusia.demokrasi dan masyarakat sipil otonomi daerah ,pemekaran,perbatasan dan pembangunan kawasan serta kebudayaan,hukum,dan adat.
Bertolak dari materi semiloka tersebut diatas dan mendengarkan aspirasi peserta semiloka maka kami susun pernyataan sikap ini yang kami sebut DEKLARASI RAKYAT KALIMANTAN ,dengan ini kami menuntut ;

1. Agar hubungan pusat dan wilayah pulau Kalimantan termasuk perimbangan keuang
an pusat dan Kalimantan agar dialokasi dengan dasar pembagian 50 : 50; mengingat
Rakyat Kalimantan adalah yang memiliki kekayaan alam.

2. Agar pemerinmtah memberikan otonomi khusus bagi Kalimantan sehingga rakyat d
at mengatur,mengelola,dan memamfaatkan sumber daya alamyang dimilikinya bagi
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
3 Agar moratorium eksplotasi sumber daya alam Kalimantan khususnya pengelolaan
hutan dan pertambangan sampai waktu yang ditentukan kemudian.Moratorium ini
penting untuk revitalisasi,rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam demi keseja
teraan rakyat dan pelestarian lingkungan hidup.
4 Agar pemberian ijin investasi dari dalam dan luar negeri,melibat kan pemerintah dae
rah dan masyarakat lokal
5 Agar pemerintah kabupaten /kota membuat peraturan daerah yang melindungi hak
masyarakat adapt
6 Agar dibuat payung hukum berkenaan dengan perbatasan dan pengelolaanya serta di
buat rencana induk daerah perbatasan.
7. Agar dibut suatu system pembangunan terpadu wilayah Kalimantan ,khususnya dibid
ang transportasi teradu
8. Agar terciptanya pemekaran daerah yang melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru
yang berorientasi pada kesejahteraan da memperpendek rentang kendali pelyanan
public.
Disamping itu pemekaran diharapkan juga dapat membuka isolasi daerah-daerah
terpencil
9. Agar pemerintah merubah pradikma dalam memandang masalah kemiskinan,pendid
ikan dan kesehatan sebagai fenomena yang saling terkait ,dan tidak lagi dipandang
sebagai objek pembangunan semata;
10 Agar kaukus DPD RI kalimantan turut mengawali tiap-tiap tuntutan kami tersebut di
atas.
11 Sehubungan dengan itu ,maka kami juga menuntut agar kewenanga legislasi DPD
RI disamakan dengan kewenanga DPR RI.



Banjarmasin ,24 juni 2007
Deklarator

Gerakan Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih. Kaukus Kalimantan DPD RI
Ketua Umum Koordinator

SULKAN.SH Prof.Dr. KMA Usop MA.MS

Perwakilan Kalimantan Tengah Perwakilan Kalimantan Barat

Drs. SIDIK R. USOP,MA Prof.Dr.AB.Tangdililing,MA


Perwakilan Kalimantan Timur Perwakilan Kal selatan


SONNY SEBILANG,S.Hut. Drs.Murjani M.Kes. SH.MH


Pimpinan Sidang

Prof.Dr. IBERAMSJAH MS.